Politik Barbar versus Etika Politik

Dalam retorika politik pasca 2019 di Alor, kendati pun pada saat mana jelas terbaca publik di Alor Djahamou berdampingan dengan Djobo, toh fakta politik itu tidak mengurangi sedikit pun akselerasi nuansa gerak politik pasca 2019, dimana Anggrek muncul secara fenomenal dan mewarnai peta perpolitikan di Alor dengan tinta merah, warna yang identik dengan branded colour the ruling partij, PDIP.

Dalam pandangan penulis, Djahamou adalah representase massa zaman now sebagaimana konsepsi Gasset yang telah berusia hampir satu abad itu. Sedang Anggrek dalam pandangan penulis adalah sosok massa semu yang mungkin saja berada di luar konsep pemikiran Gasset satu abad silam, sebagaimana keberadaan Anggrek di luar system politik formalistik di Alor kendati pun dia adalah seorang ketua partai politik sekelas PDIP dan sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Alor.

Bahwa mungkin saja Anggrek telah bernazar akan jadi martir politik dalam peta perpolitikan di Alor, sesuatu yang mungkin saja telah jadi tujuannya demi perbaikan/pencerahan peta politik hitam di Alor. Dan ini sesungguhnya adalah resiko politik yang telah menjadi konsekuensi dari sikap dan pandangan politiknya.

Deskripsi dari kerangka pemikiran penulis ini, memberikan pilihan bagi anda dan penulis sendiri untuk memilih waktu yang tepat untuk memperbaiki citra perpolitikan di Alor guna menyongsong kontestasi Pilkada Alor di 2024-2029.

Citra perpolitikan yang baik, sudah barang tentu akan menghasilkan pilihan-pilihan politik yang baik pula, dan pada konteks ini lah pentingnya arti dari sebuah kata, etika politik.

Merunut pada konsepsi Gasset, maka adalah patut untuk dikemukakan konsepsi etika politik yang penulis rasa penting dan harus jadi modal dasar para kontestan yang akan ikut dalam pesta demokrasinya orang Alor di 2024-2029.

Berbanding terbalik dengan konsepsi pemikiran Gasset, DR. Mudji Sutrisna, SJ, (Demokrasi, semudah ucapankah ? – 2000) menekankan bahwa secara praksis, etika politik maknai sebagai uapaya atau tindakan politis yang dilakukan secara etis, tindakan mana berupaya menyejahterakan masyarakat dalam arti luas.

Konsepsi etika politik merupakan filsafat moral (morale philosophy) tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang ilmu filsafat yang membahas prinsip - prinsip moralitas politik, atau dengan kata lain etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruknya suatu tindakan atau perilaku dalam berpolitik.

Bahwa dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa etika politik bertujuan untuk memberikan tuntunan/guidance kepada para elit politik, pejabat publik, dan elit partai politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral, melakukan pelanggaran/kejahatan, serta melakukan kebijakan/ _diskresi_yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pada tataran praksis, etka politik dimaknai sebagai upaya atau tindakan politis yang dilakukan secara etis, tindakan mana berupaya menyejahterakan atau berdampak sosial bagi masyarakat dalam arti luas. (DR. Mudji Sutrisna,SJ-2000).

Dalam konsepsi yang sederhana penulis hendak bilang begini, "etika politik tidak hanya dibutuhkan saat para konstestan Pilkada Alor maju untuk berpesta, tetapi dibutuhkan pula ketika telah jadi pejabat. Mari bangun Alor secara beretika (politik) dan bermartabat.

MENCARI RUJUKAN TEORI

Dalam teori politik kontemporer, pemaknaan dari setiap alur pemikiran politik sangat dipengaruhi oleh peradaban manusia pada zamannya, termasuk systim nilai nilai yang berlaku saat itu.

Kekuasaan (negara) demokrasi dalam konsepsi politik kontemporer harus diakui pula sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai atau system nilai yang berlaku ketika itu. Dan dalam kenyataan politik itu memberi warna tersendiri bagi kekuasaan (negara) demokrasi.