Miris! 2 Proyek SDN Bantuan Kementerian PUPR Mangkrak, Warga Lapor Kejari Kalabahi

Alor - Sekelompok warga yang mengalami kerugian akibat mangkraknya proyek pembangunan dua Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat pagi, 22 September 2023, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalabahi di Alor.

Kedatangan kelompok warga yang peduli terhadap pembangunan Gedung SD Negeri Dapitau dan SD Negeri Kafakbeka di ATU itu, guna menemui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kalabahi sekaligus menyampaikan laporan tertulis kepada Kajari Kalabahi agar melakukan audit atas kedua proyek SD Negeri tersebut.

Surat yang ditandatangani dua orang warga ATU pendukung proyek pembangunan dua Gedung SD Negeri itu, menyebut bahwa proyek yang didanai Kementerian PUPR melalui Kantor Balai PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2022 itu tidak saja merugikan warga namun juga merugikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sana.

Baca juga: Program Alor Pintar Hanya Isapan Jempol, Proyek Kementerian PUPR 2 Miliar Macet di Mataru

"Mengamati asas pemanfaatan proyek sekolah yang ditangani oleh Kantor Balai PK Kementerian PUPR Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022 yang dikerjakan oleh PT Tri Karya Marada (TKM) dengan skema regular dan PT Araya Flobamora Prakasa (AFP) dengan skema penanganan Bencana," tulis surat perihal Laporan yang ditandatangani Erwin F Atamau dan Simon P Fanpada, warga ATU yang turut diperoleh dailyklik.

Proyek yang dikerjakan dua Perusahaan tersebut, ujar Erwin Atamau, tidak sejalan dengan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Program Alor Pintar oleh Bupati Alor Amon Djobo.

"Sebab, proyek Pembangunan Sekolah yang dikerjakan oleh PT Araya Flobamora Prakasa (AFP) dan PT Tri Karya Marada telah meninggalkan cerita buram bagi masyarakat dan berdampak Kegiatan Belajar Mengajar di SD Negeri Dapitau dan SD Negeri Kafakbeka tidak berjalan efektif," paparnya tanpa menjelaskan nilai anggarannya.