Marwah DPI Sebagai Pegangan Keadilan Pers

Hal ini sering menjelmakan banyak sudut pandang dan pengakuan. Kasihan bila adanya anggapan abal abal, ditujukan kepada perusahaan media yang sama sekali belum terdaftar di Dewan Pers.

Dalam hal ini, saya tetap menganggap apa yang dilakukan Dewan Pers itu hal wajar. Sebab, apalagi kegiatan mereka jika bukan untuk mengurusi Media Pers di Indonesia.

Terlepas dari Uji Kemptensi dan Verifikasi. Pers selain sebagai corong Pemerintah, suara Pers adalah “Anak Kandung” nya Aspirasi Rakyat.

Mengingat besarnya peran Pers terhadap bangsa dan rakyat. Maka adalah ‘Keharusan’ bagi setiap elemen penting Negeri ini menjaga "Marwah Pers" sesuai Undang undang dan amanah reformasi.

Karena suara Pers merupakan anak kandungnya aspirasi rakyat, maka Kebebasan Pers harus tetap terjaga untuk rakyat. Oleh sebab itu independensi Pers musti tetap tegak lurus.

Bila Pers dikhianati dengan kebijakan yang tidak mendasar oleh secuil kekuasaan. Apalagi bertujuan untuk meraup keuntungan, sama saja menciderai sekaligus menghianati rakyat.

Sangat miris, bila potret Dunia Pers (DP) yang terjadi belakangan ini mempertontonkan banyaknya kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan.

Tidak cukup sampai disitu. Perusahaan Pers yang sebelumnya dapat berkembang baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan, justru belakangan ini tidak sedikit yang berujung gulung tikar.