Ganjar-Mahfud Berkomitmen Menegakkan HAM

JAKARTA – Juru bicar Tim Pemenangan Nasional (Jubir TPN) Paslon capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar – Mahfud, Haris Pertama, menegaskan komitmen Ganjar Pranowo – Mahfud MD, dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk memastikan supremasi hukum yang progresif, menjunjung tinggi keadilan, dan menegakkan hukum dengan penegak yang bersih.

"Pasangan Ganjar – Mahfud berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dengan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman," ujar Haris dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.

Dia menekankan pentingnya menyelesaikan pelanggaran HAM secara berkeadilan tanpa tebang pilih. Pasangan ini memastikan bahwa pelanggaran HAM, terutama yang menjadi beban peradaban bangsa, diselesaikan secara tuntas dan adil.

Dalam rangka penegakan HAM, Haris yang juga Ketua Umum DPP KNPI menyampaikan harapan agar aparat penegak hukum, khususnya Polri, mematuhi standar HAM.

Baca juga: Resmi! Rumah Juang KNPI Indonesia Movement Didirikan, Rahman Key: Kemenangan Ganjar-Mahfud Semakin Nyata

Baca juga: “Ndasmu Etik” Bukti Prabowo Baperan dan Bukan Sosok Negarawan

"Kepatuhan terhadap standar HAM harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum, terutama Polri," pintanya.

Mengenai Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2023, Ganjar – Mahfud menegaskan bahwa isu-isu HAM akan menjadi program prioritas bagi mereka. Haris menyoroti pelanggaran HAM di Indonesia dan menegaskan bahwa pasangan ini akan memperkuat pengawasan institusi penegak hukum, baik dari internal maupun eksternal, dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pada aspek pemberian jaminan hukum, Ganjar – Mahfud berkomitmen untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi rakyat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Mereka juga akan mendorong pembentukan badan-badan bantuan hukum di seluruh Indonesia.

Sebagai langkah tambahan, pasangan ini berjanji menegakkan hukum secara tegas dan memberikan sanksi maksimal terhadap tindak kejahatan luar biasa, termasuk korupsi, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan hidup, dan pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Track Record Ganjar-Mahfud Harapan Buat Pemberantasan Korupsi

Baca juga: Ganjar Pranowo Meluncurkan KTP SAKTI, TPN: Bisa Mengakses Semua Layanan Pemerintah