DPR RI Puji Kinerja Kemendagri dan Minta Kawal Pencairan NPHD Pilkada

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi II sebagai mitra kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pujian dan apresiasi atas kinerja Kemendagri selama satu tahun ke belakang.

Pujian itu disampaikan dalam kesimpulan Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Kinerja 2019 dan 2020 di Ruang Rapat Komisi II (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/07).

“Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kemendagri Tahun 2019 dan mendorong Kemendagri untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang sehingga lebih produktif dan efektif dengan berpedoman kepada kinerja berbasis anggaran,” kata Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa.

Di samping itu, berdasarkan hasil rapat, Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri untuk segera mengoordinasikan penuntasan pencairan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap II paling sedikit 60% sudah harus dicairkan paling lama lima bulan sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

Dengan turun langsung ke daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Mendagri Muhammad Tito Karnavian optimistis permintaan DPR tersebut akan dapat dilaksanakan oleh 270 daerah peserta Pilkada, kecuali daerah yang memiliki ruang fiskal terbatas.

“Nah ini tadi kesimpulan rapat kita untuk bulan Juli ini sampai akhir Juli ini minimal 60 persen, saya cukup optimis itu, kecuali ada beberapa yang saya sudah sampaikan tadi di Yahukimo dan Keerom (Provinsi Papua) itu dia perlu bertahap, karena ruang fiskal mereka agak terbatas menunggu DAU bulan berikutnya dari pusat maka 60 persen saya kira bisa, bisa dipenuhi tapi jangan 100 persen,” bebernya.