3 Instruksi DPP KNPI Jelang Pemilu 2024, Haris: Kawal Kepala Daerah yang Berprestasi

dailyklik, Jakarta - Suhu politik tanah air jelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kian memanas. Situasi itu, tentu bisa saja dimanfaatkan kalangan tertentu untuk menarik perhatian termasuk juga mencederai demokrasi.

Mengamati situasi tersebut Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI menyerukan kepada seluruh jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengawal dan menjaga kondusifitas suhu politik di daerah masing-masing.

Seruan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama itu disampaikan melalui Surat Instruksi DPP KNPI kepada seluruh jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi dan Kabupaten/Kota di tanah air.

Berikut tiga hal yang diinstruksikan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dan Sekjen DPP KNPI Gandung RN Huda kepada jajaran DPD KNPI.

"Berdasarkan situasi dan kondisi suhu politik nasional dan daerah di Indonesia mulai menghangat akhir-akhir ini menjelang Pemilu serentak 2024, dengan ini DPP KNPI menginstruksikan kepada seluruh DPD KNPI tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia agar:

"Mengawal para Kepala Daerah yang berprestasi dan memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap pembangunan generasi muda khususnya melalui KNPI, agar terjaga dari aksi tindakan politisasi atas kasus-kasus hukum oleh siapapun," jelas Haris Pertama.

---

Baca juga:
Cadangan Energi Fosil Segera Punah, Pemerintah Diminta Sahkan RUU EBT
Baca juga:
Soal Kasus Kebocoran Data, KNPI Desak Tiga Institusi Negara Bertanggungjawab

---

Pada poin kedua Haris meminta jajaran DPD KNPI Provinsi dan Kabupaten/kota agar ikut menjaga kondisi suhu politik daerah terutama dalam menyambut pesta demokrasi.

"Menjaga kondusifitas situasi dan kondisi suhu politik daerah dalam mengawal dan menyambut pesta demokrasi pada Pemilu serentak 2024 yang demokratis dan berkeadilan," tegas Haris.

Sedangkan poin ketiga instruksi DPP KNPI, Haris meminta jajaran DPD KNPI untuk terus bersinergi dengan TNI-Polri dan lembaga yudikatif dalam membangun Indonesia.