Cadangan Energi Fosil Segera Punah, Pemerintah Diminta Sahkan RUU EBT
dailyklik, Banjarmasin - Energi menjadi komoditas utama sebagai kebutuhan hajat hidup orang banyak, selayaknya menjadi perhatian dalam perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi terbarukan.
Hal tersebut menjadi perhatian akademisi Prodi Geografi UNISMA (Universitas Islam 45), Rasminto, pada Diskusi Publik Yayasan WCDS bertajuk 'Pengembangan Energi Terbarukan Dalam Pelayanan Publik Sektor Kelistrikan' di Banjarmasin, Rabu (14/9/2022).
"Indonesia memiliki potensi sumber energi non fosil yang melimpah namun belum dikelola dengan baik", kata Rasminto mengutip laman knpisatu.com.
Baca juga:
Efek Subholding PT PLN Bebani Masyarakat, JAPI Ancam Duduki PLN
Menurut Rasminto yang juga alumnus Doktoral Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Jakarta itu, bahwa dampak negatif penggunaan energi fosil secara berlebihan dapat terciptanya perubahan iklim.
"Ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Hal ini jadi tantangan berat bagi Indonesia", jelas Rasminto.
Lanjut Rasminto yang juga Koordinator Bidang (Koorbid) Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) periode 2022-2025 ini, mendorong pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Terbarukan atau EBT.
"Urgensi UU EBT sangat mendesak bagi Indonesia, agar dapat jadi payung dalam perbaikan tata kelola dan komitmen pengembangan EBT semakin baik. Sebab sangat jelas energi fosil kita pasti akan habis, masa kita tinggal diam tidak mau mengembangkan EBT yang sangat potensial sekali potensinya", tukasnya.
PLN Target Net Zero Emissions 2025
Manajer Pembangkitan PT PLN UIW Kalselteng Yekti Kurniawan dalam diskusi publik tersebut menjelaskan, bahwa target terdekat yang hendak diraih PLN dalam rangka transisi menuju Net Zero Emissions adalah mencapai bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025.
"Dalam upaya untuk mencapai bauran energi tersebut, PLN mengambil strategi dengan mengupayakan keberhasilan COD pembangkit-pembangkit EBT dengan percepatan izin, eksplorasi dan pembebasan lahan dan program dedieselisasi PLTD tersebar menjadi PLTS", jelasnya.
Lebih lanjut Yekti memaparkan strategi transisi energi secara berjenjang yang dimulai dari pembangunan PLTS dan PLTB.
"Strategi selanjutnya dengan pembangunan PLTS dan PLTB; implementasi Program Co-firing bio massa; merencanakan penggantian beberapa pembangkit baseload dari PLTU dengan pembangkit EBT; dan merencanakan retirement beberapa PLTU mulai tahun 2030", paparnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Kisworo Dwi Cahyono dalam diksusi tersebut berharap pelayanan energi berasaskan berkeadilan dan berkelanjutan.
"Masyarakat sangat mengharapkan pelayanan energi dapat berasaskan berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga hak-hak rakyat tidak direnggut oleh kepentingan sesaat", pungkas Kisworo.
Komentar