Terduga Pelaku Mesum Warnai Hari Kebebasan Pers Sedunia

Dengan cara ini jika media telah berhasil meraih pendapatan besar dari belanja iklan daerah maka tidak perlu lagi ada kerja sama media dengan pemerintah daerah dengan sumber pembiayaan dari APBD karena sosialisasi kegiatan pemerintah itu sudah merupakan tanggung-jawab dan peran media sebagai alat sosial kontrol.

Penulis berharap, ke depan nanti tidak ada lagi perbedaan atau dikotomi antara konstituen dan non konstituen.

Karena bagi penulis, tidak lah penting bagi Dewan Pers atau Dewan Pers Indonesia gontok-gontokan atau kubu-kubuan namun pada prakteknya semua akan menuju satu titik yaitu upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional ke arah yang lebih baik dan sejahtera.

Penyatuan sertifikasi kompetensi wartawan melalui BNSP seharusnya menjadi starting poin bagi insan pers tanah air untuk menyatu dalam satu visi membawa kehidupan pers nasional yang sejahtera dan merdeka.

Seandainya, Dewan Pers melihat bahwa wartawan, pemilik dan pengelola perusahaan pers, pengurus organisasi pers di luar konstituen Dewan Pers adalah sesama anak bangsa yang berhak mendapat perlakuan yang sama dan berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan perlu mendapat pembinaan, dan tidak dilihat sebagai musuh atau sampah masyarakat, tapi sebagai insan pers Indonesia, maka sikap kenegarawanan Muhamad Nuh selaku Ketua Dewan Pers perlu diuji dalam hal ini.

Penulis yang dipilih sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia pun tidak akan merasa malu dan ragu mengakui keberdaaan Dewan Pers jika pengurus Dewan Pers mau memperbaiki cara pandang dan kembali ke cita-cita para pejuang pers di era reformasi lalu.

Apalah arti Dewan Pers Indonesia jika pada prakteknya masih banyak wartawan dan media yang termarjinalkan karena berlawanan terus dengan kebijakan Dewan Pers. Ego sektoral perlu dilepas. Asalkan pers bisa sejahtera.

Jika pers Indonesia bersatu maka kemerdekaan pers yang sesungguhnya adalah kesejahteraan pers itu sendiri. Sebebas apapun kemerdekaan pers di Indonesia jika wartawan dan media tidak sejahtera maka itu sama saja pembohongan publik.

Titik perjuangan kita saat ini adalah melawan konglomerasi media. Mari kita ajak Dewan Pers membuka mata dan bersatu melawan monopoli belanja iklan nasional.

Beranikah Dewan Pers memperjuangkan kesejahteraan pers dengan mendorong pemerintah membuat peraturan agar belanja iklan bisa terdistribusi ke daerah? Kita tunggu saja.

Jangan sampai ketika Dewan Pers Indonesia bergerak dan berhasil, Dewan Pers malah sibuk mengambil alih peran tersebut meski terkadang nyaris terlambat.***

Heintje G Mandagie / Ketua Dewan Pers Indonesia