Sekilas Info

Kasus PBSI Sumut, Kuasa Hukum Duga Sekjen PP PBSI Intervensi Penyidik

Kuasa Hukum Ahmad Haswin Nasution, DR Ali Yusran Gea.

dailyklik, Medan - Kuasa Hukum Ahmad Haswin Nasution, Ali Yusran Gea dari Kantor Law Firm DR Ali Yusran Gea dan Partner di Medan, kembali mendesak penyidik Sub Direktorat (Subdit) I Kamneg Polda Sumatera Utara untuk berlaku profesional dalam menangani laporan kliennya.

Hal itu dikemukakan Ali usai mengetahui bahwa penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Sumut belum juga memeriksa Majelis Hakim Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori) dan Pengadilan Jakarta Pusat termasuk Pengadilan Jakarta Timur yang menjalankan putusan Baori.

Kasus yang menyeret nama Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sumatera Utara Suripno Ngadimin yang berstatus terlapor di Polda Sumut itu, berawal saat hasil Musprovlub PBSI Sumatera Utara periode 2018-2022 dibatalkan oleh Hakim Baori dengan Putusan Nomor: 05/P.BAORI/5/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

Baca juga: Kuasa Hukum Pemred dailyklik.id Somasi GM PLN Sumut

Keputusan Baori kemudian diperkuat dengan pengesahan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 Januari 2022.

Secara hukum, lanjut Ali, terlapor Suripno Ngadimin tidak lagi sebagai Ketua PBSI Sumatera Utara periode 2018-2022 hasil Musprovlub PBSI Sumatera Utara tanggal 25 Juni 2018 dan harus mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran pidananya.

Baca juga: Sengketa PBSI Sumut, Penyidik Poldasu Didesak Periksa Majelis Hakim BAORI dan PN Jakarta Pusat

Hal itu menyusul adanya informasi yang diperoleh Ali terkait rencana akan digelarnya kasus dugaan peristiwa Pidana Pasal 263 KUHPidana tentang Pemalsuan Dokumen oleh Penyidik Polda Sumut usai memeriksa sejumlah Saksi Terlapor, KONI Pusat dan Pengurus Pusat Persatuan (PP) PBSI.

“Di Amar putusan Baori itu, pihak yang berperan disitu sebenarnya PP PBSI, dan ini sekarang sudah masuk ke ranah hukum, sudah diperiksa saksi saksi (oleh penyidik) kemudian terlapor Ngadimin, KONI Pusat, kemudian PP PBSI. Lalu diinformasikan ke kita (pengacara) akan ada gelar perkara. Oleh sebab itu, kita minta juga agar penyidik Polda Sumut memeriksa majelis hakim Baori dan PN (Pengadilan Negeri Jakarta Timur) yang menjalankan eksekusi itu,” beber kuasa hukum Ahmad Haswin Nasution, Ali Yusran Gea, Minggu (04/9/2022).

Baca juga: Soal Kenaikan BBM, KNPI: Pemerintah Harus Menjaga Stabilitas Harga Sembako

AY Gea panggilan akrab Ali Yusran Gea mengingatkan PP PBSI agar taat terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Polda Sumut.

"Kita ingatkan kembali PP PBSI, kasusnya sudah (berjalan) di Polda Sumut, sehingga PP PBSI harus patuh pada hukum dalam hal ini pak Sekjen PP PBSI (Jenderal Pol Fadil Imran) selaku penegak hukum, dia (Fadil Imran) harus memberi contoh kepada publik, bagaimana seorang penegak hukum itu dia menghormati hukum", ujar AY Gea yang juga Ketua DPD Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhakhi) Provinsi Sumatera Utara.

"Jangan melindungi orang yang melanggar hukum. Itu poin pentingnya," tegasnya.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Devis Karmoy
Editor: Redaksi
Photographer: Doc. Pribadi Ali Yusran Gea

Baca Juga