DPI Bangun Jaringan Media Perangi Monopoli Belanja Iklan

Akibatnya, ribuan media lokal terpaksa harus ‘mengemis’ iklan atau kerja sama dengan pemerintah daerah karena tidak kebagian ‘kue’ belanja iklan nasional. Dampak buruknya adalah pers dengan sangat terpaksa harus ‘menjual’ idealismenya dengan menawarkan kontrak kerja sama pemerintah daerah demi menyambung hidup orperasional perusahaan medianya.

Dewan Pers bukannya mencari solusi malah menghina media yang belum terverifikasi dengan sebutan abal-abal. Media yang belum terverifikasi ditutup akses ekonominya dengan membuat edaran ke seluruh instansi pemerintah agar tidak melakukan kerja sama dengan media yang belum terverifikasi Dewan Pers.

Celakanya, Dewan Pers mengklaim ada 43 ribu media yang belum terverifikasi. Jadi puluhan ribu media itu terancam akses ekonominya akibat ulah DP tersebut. Padahal ribuan media lokal ini sesungguhnya adalah Usaha Kecil Menengah atau UKM di bidang pers yang berhak mendapat perhatian pemerintah.

Karena UKM Media ini sudah memberi kontribusi mengurangi angka pengangguran yang cukup besar. Namun sangat disayangkan justeru dihina dan dilecehkan oleh Dewan Pers dengan sebutan abal-abal.

Dewan Pers sepertinya sengaja melepas tangung-jawab dengan menggeneralisir ribuan media itu didirkan dengan tujuan untuk memeras. Padahal kasus pemerasan justeru lebih berpotensi dilakukan oleh media-media mainstream yang memiliki kekuatan menciptakan opini publik yang sangat ditakuti oleh pejabat atau pengusaha hitam.