Lau Debuk-Debuk Menangis: Ketika Surga Alam Dijadikan Ladang Pemerasan

Masyarakat harus melihat pariwisata sebagai sumber kesejahteraan bersama, bukan sebagai kesempatan memungut keuntungan sesaat. Pemerintah pun tidak boleh hanya datang membawa aparat dan penertiban. Warga yang selama ini bergantung pada praktik-praktik semacam itu membutuhkan pilihan hidup yang lebih bermartabat.

Mereka bisa menjadi petugas parkir resmi, pemandu wisata bersertifikat, pengelola kebersihan, pelaku UMKM, atau pengrajin lokal. Negara wajib membuka jalan itu.

Sebab penegakan hukum tanpa pemberdayaan hanya akan memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain.

Langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Karo menghapus retribusi langsung kepada wisatawan patut diapresiasi. Begitu pula pembangunan jalur akses baru dan penempatan personel pengamanan selama dua puluh empat jam.

Namun kita juga berhak bertanya: bukankah janji seperti ini pernah kita dengar sebelumnya?

Yang berbeda kali ini hanyalah besarnya tekanan media sosial.