Kebijakan Iklim Dinilai Berpihak ke Korporasi, Aliansi Sipil NTT Serukan Perlindungan Warga Paling Rentan

Kupang, Daililyklik.id -- Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim di Nusa Tenggara Timur menilai hasil Konferensi Para Pihak COP 30 di Belém, Brasil, tidak menjawab kebutuhan masyarakat yang berada di garis depan krisis iklim.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di Kupang, Rabu (20/11/2025), Aliansi yang beranggotakan Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Daerah NTT, Sahabat Alam NTT, Solidaritas Perempuan Flobamoratas, MAPALA Universitas Citra Bangsa (UCB), Koalisi Kopi, serta Green Leadership Indonesia (GLI) wilayah NTT ini menegaskan bahwa rangkaian perundingan dalam forum global yang berlangsung tiga minggu lebih itu lebih.

“condong pada mekanisme pasar dan klaim teknokratis ketimbang perlindungan bagi warga yang sehari-hari berhadapan dengan kekeringan, kerentanan pangan, dan tekanan proyek ekstraktif.”

Sebagai perwakilan Indonesia di COP 30, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut Indonesia tengah memperkuat jalur transisi energi dan menargetkan transaksi karbon senilai Rp16 triliun dari sektor kehutanan, kelautan, energi, hingga industri. Target itu diklaim Hanif disertai dengan rencana menggalang hingga 90 juta ton CO₂ melalui kredit karbon.