Kebijakan Iklim Dinilai Berpihak ke Korporasi, Aliansi Sipil NTT Serukan Perlindungan Warga Paling Rentan

Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp470 miliar pada masa pembangunan, sementara output ekonomi yang hilang menembus Rp1,09 triliun dalam dua tahun awal. Pada saat yang sama, kajian IRID menemukan bahwa kenaikan suhu dan perubahan pola cuaca di NTT kini mengancam padang rumput, kawasan hutan kering, dan ekosistem laut yang menopang kehidupan pesisir.

Senada, Linda Tagie dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas menyoroti bahwa COP 30 kembali gagal menghadirkan perlindungan bagi perempuan, masyarakat adat, petani, dan nelayan.

Ia menjelaskan, berbagai proyek energi terbarukan—termasuk di Poco Leok, Mataloko, dan Wae Sano—menghambat akses perempuan terhadap sumber air, memperberat kerja domestik, dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan berbasis gender.

Komitmen menuju nol emisi 2060, katanya, “tidak akan berarti tanpa kebijakan yang berpihak pada kelompok-kelompok ini.”

Dari kelompok mahasiswa, Maria Ana Kristina Bara dari MAPALA Universitas Citra Bangsa menilai COP semakin menjauh dari esensi realitas warga terdampak. Menurutnya, forum itu telah bergeser menjadi arena transaksi berbasis perdagangan karbon.