Bawaslu Sumut Perkuat Pengawasan Partisipatif di Era Keterbukaan Informasi

Langkah Bawaslu Sumut tidak hanya terbatas pada pengawasan internal. Mereka juga aktif melakukan sosialisasi dengan menggandeng berbagai universitas dan kelompok mahasiswa, guna membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada.

Teknologi dan Inovasi untuk Menjaga Transparansi

Sementara itu, Prof. Iskandar Zulkarnain, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP USU, menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mengatasi tantangan keterbukaan informasi.

Di era disrupsi digital ini, kesenjangan akses dan penyebaran informasi palsu (hoaks) menjadi isu yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, inovasi dalam sistem verifikasi dan distribusi informasi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

"Keterbukaan informasi bukan hanya tentang akses, tapi juga akurasi dan waktu. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui jalannya proses Pilkada secara transparan, dan penyelenggara Pilkada harus memastikan hal ini tercapai," jelas Prof. Iskandar.