Wacana BLT Pupuk: Pengamat dan Petani Tolak Rencana Pemerintah

Abyadi juga khawatir, penerapan BLT Pupuk justru akan memperburuk situasi. Menurutnya, bantuan tunai yang diterima petani mungkin tidak akan digunakan untuk membeli pupuk, melainkan dialihkan untuk kebutuhan lain.

Selain itu, perbedaan harga antara pupuk nonsubsidi dan subsidi sangat jauh, sehingga petani mungkin tergoda membeli pupuk murah yang berkualitas rendah, yang pada akhirnya bisa merusak produktivitas pertanian nasional.

Penolakan serupa juga datang dari Suhardi, seorang petani padi di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdangbedagai. Ia menyatakan, sistem yang ada saat ini, di mana petani menebus pupuk subsidi di kios resmi dengan membawa KTP dan terdaftar di e-RDKK, sudah berjalan cukup baik.

Menurutnya, perubahan sistem ini tidak hanya membingungkan petani, tetapi juga berisiko membuka peluang penyelewengan.

Suhardi dan Abyadi sama-sama berharap pemerintah mengkaji ulang rencana penerapan BLT Pupuk agar tidak menambah beban dan kekhawatiran petani di lapangan. Mereka menekankan pentingnya memperbaiki sistem yang ada saat ini daripada menggantinya dengan skema yang berpotensi menimbulkan masalah baru. (*)