Wacana BLT Pupuk: Pengamat dan Petani Tolak Rencana Pemerintah

DAILYKLIK.ID, Medan – Rencana pemerintah untuk mengganti sistem pendistribusian pupuk subsidi dari metode E-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok) ke skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk petani dan pengamat kebijakan publik.

Wacana ini sebelumnya disampaikan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengusulkan agar petani membuka rekening individu untuk menerima dana tunai yang kemudian digunakan untuk membeli pupuk non-subsidi.

Penolakan keras datang dari Abyadi Siregar, Direktur MATA Pelayanan Publik Sumatera Utara dan mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Menurutnya, kebijakan ini justru akan menambah kekacauan dalam sistem distribusi pupuk yang sudah bermasalah. "Ini adalah wacana ngawur," tegas Abyadi saat dihubungi pada Senin (12/8/2024) di Medan.

Abyadi menyoroti masalah administrasi yang menjadi akar dari kelangkaan pupuk subsidi di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa banyak petani di Sumut kesulitan mendapatkan pupuk, bukan karena pupuk tidak tersedia, tetapi karena sistem distribusi yang buruk. "Pada 2023 saja, ribuan ton pupuk subsidi tidak ditebus oleh petani dan kembali ke negara, sementara di sisi lain banyak petani yang kelimpungan mencari pupuk," jelasnya.

Lebih lanjut, Abyadi menyebutkan, pendataan yang kacau di tingkat kabupaten/kota dan provinsi menjadi penyebab utama tidak meratanya distribusi pupuk. Ia juga menyayangkan minimnya perhatian dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumut yang seharusnya bertanggung jawab atas keakuratan data penerima pupuk subsidi.