Politik Identitas Bukan Hal Tabu

Politik Identitas Bukan Hal Tabu

Oleh: *Bung Amas S.IP

BANYAK pihak yang nyaris salah tafsir, berlebihan menafsir soal politik identitas. Soal politik identitas menjadi sesuatu yang haram. Mereka lupa bahwa nilai-nilai demokrasi mengakomodasi itu. Untuk praktek politik identitas, adalah sesuatu yang lumrah.

Itulah bagian dari pilihan ‘’choice’’. Demokrasi menghormati tentang keberagaman. Belum lagi identitas secara termonologi menjelaskan tentang ciri. Tanda-tanda, atau penanda. Identitas itu terkait simbol. Jadi, kalau mau dilihat dari 18 partai politik sekarang yang sedang diverifikasi faktual, menampilkan realitas indentitas.

---

Baca juga:
Kekuatan Publik dan Media dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua

Baca juga:
Urgensi Keberanian Jaksa Dalam Penegakan Hukum

---

Artinya, perihal identitas politik tidak perlu dipersoalkan. Sebab, identitas itu sesuatu yang kita bawa atau lahirkan sejak manusia ada di muka bumi ini. Dari partai PKS, hingga PDI Perjuangan, semua partai politik mempunyai identitas berbeda. Dan publik telah akrab dengan perbedaan itu. Kita telah toleran dengan warna-warni parpol.

Dari sisi lambang, plat form partai politik, metodologi kampanye, juga menegaskan tentang identitas. Maka dengan itu, politik identitas bukan barang baru. Bukan pula sesuatu yang tabu. Bagi yang protes terhadap politik identitas, berarti mereka yang tidak tuntas, tidak komprehensif mengerti politik. Identitas itu melekat pada tubuh manusia.

Yang didebatkan politik, terutama bagi para pendukung kandidat kepada daerah, kandidat Presiden di republik ini. Terlebih para calon anggota Legislatif yaitu ‘melawan politik identitas’, rasanya tidak tepat. Mesti yang dilawan itu adalah kampanye destruktif. Cara berpolitik yang menjatuhkan orang lain.

Dalam urusan domestik, sampai urusan publik, semuanya akan berkaitan erat dengan identitas. Mau bicara politik, sosial, ekonomi, ideologi bernegera, tetap melibatkan lambang identitas. Cegah dini atau peringatan dini ‘early warning system’ yang perlu dilakukan yakni pada politik adu domba. Korupsi, politik transaksional.

Mengajak pemilih memilih politik karena satu suku, atas kesamaan agama tertentu, lantas memprovokasi pemilih untuk melawan, menyerang lawan politiknya. Hal ini yang tidak diperkenankan. Itu tidak boleh. Politik meruntuhkan, politik merusak, ini yang layak dan wajib dihindari.