Politik Identitas Bukan Hal Tabu

Sudahi semua, politik sok tahu. Politik merasa lebih, gengsi politik, dan embel-embel yang mengkotak-kotakkan rakyat hanya berujung kisruh. Sulit melahirkan gerakan yang integral. Konsolidasi demokrasi kian sulit terealisasi. Jikapun calon pemimpin yang meminta rakyat memilihnya karena kesamaan suku, agama, ataupun warna kulit, itu tidak mengapa.

Yang tabu, tidak wajar, tidak etis itu bila melarang rakyat memilih rivalnya. Membatasi, melarang, merampok hak politik itu yang tidak boleh dilakukan dalam era demokrasi. Melarang, membunuh karakter, menebar fitnah, memprovokasi, hingga memunculkan ketidakteraturan sosial, inilah yang jangan sampai terjadi. Demokrasi mengharamkan itu.

Politik yang berlandaskan moral dan agama bukan aib, bukan juga barang haram. Jadi tema-tema politik identitas tidak lagi tepat. Kampanye anti politik identitas hanya melahirkan polarisasi. Menyajikan bahwa ada kondisi sebagian pihak merasa iri hati. Karena tak rela lawan politiknya mendapat dampak positif dari proses elektoral yang berlangsung.

Kalau kita temui politisi, tim kampanye yang menyuruh menyerang, menghantam politisi atau pemilih dari agama yang berbeda dengan itu layak kita marahi. Beda koteksnya, jika mengajak memilih figur tertentu atas dasar ‘kesamaan’. Hal semacam ini tidak dilarang. Yang perlu diedukasi itu politisi, atau pihak yang menjual, mengkapitalisasi isu untuk mencari dukungan. Tapi, membuat rakyat berkonflik, ini yang harus dihindari. Tidak boleh.

Yang berbahaya itu politik uang. Ketimbang politik identitas. Karena dengan uang, politisi, donaturnya, atau cukong bisa leluasa menghasut rakyat untuk saling bertikai. Rakyat bisa bunuh-bunuhan atas nama uang atau materi. Pengaruh, dominasi politik transaksional atau politik uang ini yang patut dihindari.

Penulis: *Bung Amas, S.IP, Ketua DPP KNPI Bidang Pelindungan Pekerja Migran