Pasal 15 UU Pers Diuji Materi ke MK

Jakarta - Uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pekan depan segera didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul surat kuasa para pemohon kepada para kuasa hukum yakni Dr Umbu Rauta, Hotmaraja B Nainggolan, Nimrod Androiha, Christo Laurenz Sanaky dan Vincent Suriadinata yang tergabung dalam Mustika Raja Law Office telah resmi ditandatangani.

Bertindak sebagai Pemohon yakni Heintje Mandagie, Hans Kawengian, dan Soegiharto Santoso.

Heintje Mandagie yang juga Ketua Dewan Pers Indonesia (DPI) ini menjelaskan UU Pers yang akan diuji materi ke MK adalah Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5).

"Salah satu pasal dalam UU Pers yang kami uji di MK adalah terkait penafsiran tentang kewenangan organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers yang selama ini disalahterjemahkan oleh Dewan Pers menjadi kewenangannya," jelas Mandafie dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (2/7/2021)

Sehingga semua peraturan Dewan Pers tidak memiliki dasar hukum tapi tetap dilaksanakan meski merugikan bagi kehidupan pers Indonesia," papar Mandagie di Jakarta melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi Jumat (2/7/2021).

Dikatakan juga bahwa melalui uji materi ini kehidupan dan nasib wartawan harus ditentukan oleh wartawan.

"Dan Dewan Pers tidak boleh dihuni orang yang bukan wartawan. Tokoh yang dimaksud dalam UU Pers ini seharusnya mantan wartawan yang sudah menjadi tokoh masyarakat," katanya.

"Bukan pensiunan pejabat yang menunggangi jabatan Dewan Pers untuk sekedar melanjutkan eksistensinya dan merusak tatanan kehidupan pers. Sebagai wartawan kita harusnya malu dipimpin oleh bukan wartawan," pungkas Mandagie.