Bencana Berulang, Negara Jangan Sekadar Datang Setelah Korban Berjatuhan

Bukan sekadar konferensi pers.

Bukan sekadar kunjungan pejabat.

Bukan pula sekadar distribusi bantuan yang kemudian dipublikasikan melalui kamera.

Ukuran keberhasilan harus terlihat dari seberapa cepat rumah warga dibangun kembali, fasilitas publik dipulihkan, ekonomi masyarakat bergerak, dan risiko bencana berikutnya dikurangi.

Di titik inilah anggaran menjadi persoalan serius.

Publik berhak bertanya: ke mana uang negara diarahkan?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan korupsi. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kontrol publik yang sehat terhadap penggunaan keuangan negara.

Masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Publik juga berhak mengetahui berapa yang sudah dicairkan, ke mana anggaran tersebut mengalir, siapa penerimanya, bagaimana pengawasannya, dan apa hasil akhirnya.

Terlebih ketika kebutuhan pemulihan mencapai Rp100,2 triliun.