Sekilas Info

Foto Wapres Diturunkan Sebelum 2 Desember 2026: Apa Kata Konstitusi?

Oleh: Dr. Mirza Nasution, M.Hum*)

Menurut saya, secara hukum penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat dibenarkan sepanjang pengunduran dirinya telah dinyatakan secara resmi dan menimbulkan konsekuensi hukum berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden. Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang penurunan foto tersebut atau mewajibkan agar foto Wakil Presiden yang telah mengundurkan diri tetap dipasang sampai Wakil Presiden pengganti terpilih.

Kita harus memahami bahwa yang dihormati dalam sistem ketatanegaraan adalah institusi dan jabatan negara, bukan semata-mata orang yang menduduki jabatan tersebut. Ketika seseorang tidak lagi menduduki jabatan konstitusional, maka representasi administratif yang melekat pada jabatan itu tentu dapat disesuaikan. Ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip bahwa jabatan publik bersifat institusional, sedangkan orang yang mendudukinya dapat berganti.

Landasan konstitusionalnya dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Artinya, konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut. MPR menjalankan kewenangan konstitusional untuk mengisi jabatan yang kosong, bukan menjadi lembaga yang harus terlebih dahulu memberikan persetujuan terhadap setiap keputusan pengunduran diri.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara dua peristiwa hukum. Pertama, pengunduran diri Wakil Presiden yang mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan. Kedua, proses pengisian jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan oleh MPR. Kedua proses tersebut memiliki konsekuensi dan tahapan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, tidak tepat apabila penurunan foto Wakil Presiden yang telah mengundurkan diri harus menunggu sampai MPR menyelesaikan pemilihan Wakil Presiden yang baru.

Dari sisi peraturan mengenai simbol kenegaraan, kita dapat merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal tersebut mengatur tata cara penempatan gambar resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila disandingkan dengan Lambang Negara. Ketentuannya mengatur bahwa gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan lebih rendah daripada Lambang Negara. Namun, pasal tersebut tidak mengatur kewajiban mempertahankan foto pejabat yang telah mengundurkan diri ataupun larangan menurunkannya selama terjadi kekosongan jabatan.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Dr Mirza Nasution
Photographer: Dokumen Dailyklik

Baca Juga