Sekilas Info

Foto Wapres Diturunkan Sebelum 2 Desember 2026: Apa Kata Konstitusi?

Dengan demikian, harus dibedakan antara kewajiban menghormati Lambang Negara dengan pemasangan foto pejabat negara. Garuda Pancasila merupakan Lambang Negara yang mempunyai kedudukan konstitusional dan dilindungi oleh undang-undang. Sementara itu, foto Presiden dan Wakil Presiden merupakan representasi visual pejabat yang menduduki jabatan tersebut. Keduanya tidak dapat disamakan kedudukan hukumnya.

Saya juga ingin menekankan bahwa dalam teori hukum tata negara, dikenal prinsip continuity of the state atau kesinambungan negara. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa keberlangsungan negara dan pemerintahan tidak boleh bergantung pada keberadaan seseorang dalam suatu jabatan. Pergantian pejabat, pengunduran diri, maupun kekosongan jabatan tidak boleh mengganggu keberlangsungan institusi negara. Dalam konteks ini, penyesuaian pemasangan foto merupakan bagian dari penyesuaian administratif terhadap perubahan status jabatan, bukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai pelecehan terhadap institusi Wakil Presiden.

Prinsip tersebut juga berkaitan dengan asas legalitas dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh dibatasi oleh larangan yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ditemukan norma yang mewajibkan foto pejabat yang telah mengundurkan diri tetap dipasang sampai terpilihnya pejabat pengganti, maka tidak tepat pula membangun larangan hanya berdasarkan kebiasaan atau penafsiran yang tidak mempunyai dasar normatif.

Apabila pada tanggal 2 Desember 2026 MPR mengadakan sidang untuk menindaklanjuti pengisian jabatan Wakil Presiden, agenda tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan nasional. Namun, tanggal tersebut tidak serta-merta menjadi batas waktu yang menentukan boleh atau tidaknya foto Wakil Presiden sebelumnya diturunkan. Persoalan pemasangan foto dan persoalan pengisian jabatan merupakan dua hal yang berbeda secara hukum.

Meskipun demikian, saya berpandangan bahwa penurunan foto sebaiknya dilakukan secara tertib, proporsional, dan tidak disertai tindakan yang merendahkan martabat pribadi maupun institusi negara. Foto tersebut dapat diturunkan dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi administrasi kenegaraan. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bersifat administratif justru berkembang menjadi persoalan politik atau polemik yang tidak produktif.

Jadi, kesimpulan pendapat saya adalah penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum tanggal 2 Desember 2026 dapat dibenarkan secara hukum, sepanjang pengunduran dirinya telah efektif secara konstitusional. Tidak ada norma yang mewajibkan masyarakat, sekolah, ataupun instansi pemerintahan untuk menunggu sampai MPR memilih Wakil Presiden pengganti. Yang harus dijaga adalah penghormatan terhadap institusi negara, kepastian hukum, dan ketertiban dalam pelaksanaannya. Jangan mencampuradukkan penghormatan terhadap jabatan negara dengan kewajiban mempertahankan foto seseorang yang sudah tidak lagi menduduki jabatan tersebut.

*) Penulis adalah Akademisi Universitas Sumatera Utara, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Periode 2024-2029.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Dr Mirza Nasution
Photographer: Dokumen Dailyklik

Baca Juga