Pilkada Dipilih DPRD: Upaya Kudeta Konstitusional atas Kedaulatan Rakyat

Demokrasi yang bermasalah harus diperbaiki, bukan ditarik mundur. Mengembalikan Pilkada kepada DPRD bukanlah langkah korektif, melainkan sebuah upaya untuk mengkudeta kedaulatan rakyat.

Pada akhirnya, demokrasi hanya akan bermakna saat hubungan langsung antara rakyat dan kekuasaan tetap terjaga. Ketika hubungan itu diputus, demokrasi akan kehilangan legitimasi moralnya.

Pilkada dipilih DPRD bukan sekadar perubahan mekanisme, tetapi sebuah kudeta konstitusional yang halus—legal secara prosedural, namun problematik secara etis dan demokratis

Penulis adalah Wakil ketua Aksi dan Pelayanan BPC GMKI Medan.