Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi: Sebuah Kebutuhan untuk Wujudkan Merdeka Belajar

Biaya akreditasi sebaiknya tidak menjadi beban di PT, tetapi ditanggung pemerintah karena beban biaya itu bisa digunakan PT dan prodi untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan penguatan sumber daya manusia dan perbaikan serta peningkatkan sarana/prasarana yang dibutuhkan.

Banyak PT dan prodi yang masih harus inovatif mencari sumber pendapatan untuk mengurangi kesenjangan antara unit cost dengan ketersediaan pendanaan.

Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi harus terus menerus dilakukan untuk memastikan bahwa PT di Indonesia memenuhi performance yang diharapkan.

Baca juga: Perjuangan Seorang Budak untuk Jadi Jenderal Terhebat dalam Film Kingdom

Kualitas lulusan yang handal hanya bisa dihasilkan dengan penilaian standar yang berlangsung secara berkelanjutan. Memperkuat penjaminan mutu internal dengan menggunakan teknologi merupakan cara yang paling efektif memastikan layanan Tri Darma PT telah berjalan secara teratur.

Sebagaimana berbagai indikator yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkatan dunia untuk perguran tinggi maupun prodi, tidak serumit proses administasi akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Melalui kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang diluncurkan, maka ukuran keberhasilan PT dan prodi bukan lagi tentang administratif, tetapi substansi luaran yang dihasilkan serta reputasi PT yang semakin baik.

Kualitas standar lulusan akan ditentukan oleh kemampuannya memberikan solusi mengatasi masalah kemanusiaan dan kontribusinya memajukan Indonesia.

Melalui prinsip memegang teguh integritas dan moral, kita semua berharap kebebasan akademik pasti akan memberikan kontribusi manfaat PT menghasilkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Raim Laode, Meniti Kesuksesan dari Kampung dengan Lagu Romantis “Komang”