Kenaikan BBM Picu Inflasi, Ketum KNPI Sorot Kinerja Kementerian Perekonomian

Bantalan penyesuaian BBM, sebut Haris Pertama, dengan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) masih bersifat bantalan sementara.

"Skema BLT BBM yang dirumuskan oleh para menteri bidang perekonomian dan diberikan pemerintah sekarang, yaitu dana tunai Rp600 ribu yang diturunkan dalam dua tahap selama empat bulan, tidak akan sebanding dan jauh hitungannya dengan gejolak ekonomi dan ketimpangan yang ada, karena hanya bersifat sementara saja", pungkas Haris.

Haris juga menyoroti imbas faktor makro ekonomi yang akan terjadi.

"Kalau dilihat dari faktor makro ekonominya pasti akan berimbas. Kondisinya apakah berimbas serius, besar, atau besar terkendali. Kemungkinan dalam waktu dekat ini akan ada penyesuaian tarif dan harga dimana-mana, yang jelas tarif Ojol sudah ada penyesuaian", katanya.

Ketua Umum DPP KNPI itu berharap Presiden Jokowi dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan subsidi BBM nya agar tepat sasaran.

"Kami berharap Presiden Jokowi dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan BBM tepat sasaran, dan juga usaha pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah benar-benar dapat mengendalikan dampak turunan kenaikan BBM ini, seperti penyaluran BLT BBM sebesar 24,17 triliun tepat sasaran dan upaya pengendalian seperti sembako, dan pengendalian inflasi sudah disiapkan dan dijalankan benar-benar," harap Haris.

Lebih lanjut, Haris meminta Presiden Jokowi mengawal dengan serius terhadap penyaluran dana alokasi daerah agar tidak terjadi kebocoran.

"Jika kita perhatikan masih rentannya banyak pejabat daerah yang terindikasi korupsi, sehingga alokasi dua persen dari DAU dan DBH ini harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden Jokowi, supaya tidak salah sasaran dan sangat dikhawatirkan reaktif rakyat oleh kenaikan BBM yang sangat tidak manusiawi akan berakibat gerakan aksi massa tidak terkendali", tegasnya.