DEEP Indonesia Dorong KPU dan Bawaslu Penuhi Keterwakilan Perempuan

Jakarta - Direktur Eksekutif Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mendorong seluruh anggota KPU dan Bawaslu yang baru terpilih untuk memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga tersebut, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

"Saya mendorong sekaligus menagih komitmen kuat dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu terpilih, untuk menghadirkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen di penyelenggara pemilu provinsi, kabupaten, dan kota. Bagaimana pun, mereka yang memilih anggota KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota," kata Neni yang ditulis Kamis (14/4/2022).

Keberadaan penyelenggara pemilu di KPU dan Bawaslu yang memiliki perspektif gender yang baik, menurut dia, tidak cukup untuk menuntaskan persoalan terkait dengan perempuan dan keadilan pemilu.

Sejauh ini, dalam beberapa pemilu yang telah diselenggarakan, perempuan sebagai peserta pemilu kerap dihadapkan pada persoalan kesediaan modal terbatas serta dominasi elit politik.

Dengan demikian, lanjutnya, kompetisi dalam pemilu itu menjadi tidak adil, bahkan berpotensi menimbulkan kecurangan dan manipulasi pemilihan.

Dia mengatakan perempuan, sebagai pemilih, kerap menjadi objek politik uang atau dituntut untuk berhadapan dengan hukum saat mereka menemukan dugaan kecurangan di Pemilu.