DPRD Desak Pemprov Sumut Kembalikan Temuan BPK, Dinas PUPR Terbanyak Kelola Dana COVID

Mulya memaparkan kegiatan tidak sesuai ketentuan itu antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan, ketidakwajaran keuntungan, serta belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait hasil audit tersebut, BPK memerintahkan Inspektorat Daerah meminta bukti pertanggungjawaban program yang dilakukan dan jika pertanggungjawaban tidak sesuai, dana yang dikeluarkan harus dikembalikan ke kas daerah.

“Memerintahkan Inspektorat untuk meminta penyedia menyerahkan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya serta menguji pertanggungjawaban tersebut. Dan apabila tidak sesuai pertanggungjawabannya agar disetorkan ke kas daerah,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK melalui OPD yang ada dan terkait.

Jika memang dalam hasil tindak lanjut tersebut ada dana yang harus diganti, menurut dia, maka harus segera diganti.

“Yang harus mengganti, mengganti. Dan tidak mengganti, dihukum,” kata Edy Rahmayadi.