Desak Tuntaskan Kasus Antigen Bekas, DPRD Sumut: Copot Dirut Kimia Farma

Selain itu, sambungnya, Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), harus melakukan pengawasan ketat terhadap setiap perusahaan yang menangani penggunaan alat rapid test agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Termasuk juga Satgas Covid-19 provinsi maupun kabupaten/kota.

"Tidak itu saja. Rumah sakit juga yang tanpa dasar mengcovidkan orang. Ini mengindikasikan adanya mafia Covid-19. Jadi regulasi pencegahan penyebaran virus itu, ada yang memanfaatkannya," ungkapnya.

Gelar Rapat Dengar Pendapat

Rencananya, Komisi B akan mejadwalkan rapat dengar pendapat terkait kasus itu dari sisi perdagangannya dengan mengundang pihak-pihak terkait.

"Kita juga meminta Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap perdagangan alat kesehatan pencegahan Covid-19. Dan kalau ada penyimpangan atau penyelewengan dalam perdagangannya, agar dicabut izin perusahaan yang terlibat. Apalagi ini BUMN. Tentu sangat berbahaya," katanya.

Politikus PKB ini sangat setuju bila digelar rapat lintas komisi di DPRD Sumut dengan menghadirkan stakeholder terkait.

Diingatkannya supaya kerja Satgas Covid-19 Provsu jangan lemah dalam melakukan pengawasan supaya kejadian ini tidak terjadi lagi.