Mengelola Hutan untuk Kebutuhan Pangan, Apik Karyana: Masyarakat Diuntungkan

Realisasi capaian perhutanan sosial hingga 18 Maret 2021 mencapai 6.899 unit SK Hak pengelolaan lahan. Yang terpenting, setelah mendapat SK harus mendatangkan hasil atau kemanfaatan dan produktivitas.

Apik meminta KLHK untuk konvergensi lintas kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam pelaksanaan program ini, terutama membantu mereka yang lemah dari segala aspek,

“Ujungnya agar kelompok tani menjadi sejahtera,” ujar Apik.

Senada dengan Apik, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran yang turutserta sebagai narasumber dalam webinar tersebut mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya logistik pangan karena keterbatasan aktivitas.

“Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada terganggunya sistem logistik pangan karena keterbatasan aktivitas dan terganggunya rantai pasok. Dampak lanjutannya di satu sisi menyebabkan masyarakat kehilangan akses dan di sisi lain akibat turunnya permintaan berdampak pada menurunnya harga komoditas pertanian saat terjadi panen sebagai akibat berkurangnya kegiatan masyarakat,” ujar Tisna.

Menanggulangi permasalahan yang terjadi, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung telah melaksanakan kegiatan berupa Gelar Produk Pertanian dan penjualan paket sayuran dengan harga Rp15.000-Rp20.000 per paket bekerjasama dengan PKK, Dharma Wanita dan petani produsen.