Belanja Iklan Nasional: Keluh Kesah Serta Kesejahteraan Pers

Akibat minimnya belanja iklan lokal menyebabkan hampir sebagian besar media lokal memilih untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berbasis Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Langkah ini tentunya mengurangi independensi media dalam menjalankan fungsi sosial kontrol sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Tetapi media lokal nyaris tidak ada pilihan lain selain mengadakan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi insan pers lokal untuk mengajak Pemerintah Daerah mencari peluang yang sudah ada di depan mata yakni sharing belanja iklan nasional ke daerah.

Sesungguhnya, idealisme dan kemerdekaan pers sangat tergantung dari tingkat kesejahteraan wartawan dan kemampuan perusahaan pers menjalankan usahanya. Belanja iklan nasional yang mencapai angka lebih dari 100 triliun rupiah per tahun seharusnya bisa memberi kontribusi positif bagi seluruh media di Indonesia untuk berkembang dan bisa independen.