Komisi 1 DPRD Alor Desak Evaluasi Tata Kelola Dana Desa, Soroti Dugaan Monopoli hingga Pelanggaran Regulasi

Dalam forum tersebut, para kepala desa yang tergabung dalam PAPDESI dan pendamping desa diberi ruang menyampaikan pandangan dan kendala di lapangan. Koordinator TAPD Alor, Latif Djaka, memaparkan bahwa total Dana Desa tahun 2025 untuk 158 desa di Alor mencapai Rp131 miliar lebih, dengan penyaluran tahap pertama sebesar Rp121,4 miliar.

Latif juga menyebutkan dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, antara lain BLT Rp14 miliar, ketahanan pangan Rp14 miliar, layanan dasar Rp11 miliar, perubahan iklim dan mitigasi bencana Rp1 miliar, pengembangan potensi desa Rp6 miliar, serta kegiatan rutin lainnya lebih dari Rp14 miliar.

Namun demikian, Latif juga menyoroti kekurangan tenaga pendamping desa dan pentingnya kembali merujuk pada regulasi nasional, peraturan bupati, serta peran Dinas PMD sebagai dinas teknis.

Komisi 1 memastikan akan segera merumuskan rekomendasi terkait hasil RDPU ini. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan perencanaan Dana Desa menjadi hal mendesak untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran yang menyentuh langsung masyarakat desa.