Skandal Uang Pelicin Rp46 Miliar: Kadis PUPR Sumut Diduga Langsung Pilih Kontraktor Proyek Jalan Tanpa Tender

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut proyek dengan nilai fantastis, mencapai lebih dari Rp230 miliar. Di balik slogan pembangunan, ternyata terselip permainan kotor yang justru merugikan masyarakat. Jalanan yang seharusnya menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi justru dijadikan ladang bancakan.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana celah dalam sistem e-katalog bisa dimanfaatkan untuk memperlancar praktik korupsi. Dengan pengaruh kekuasaan di tangan, proses tender kehilangan makna—dan pembangunan pun terancam kehilangan kualitas serta akuntabilitas.

Kini, masyarakat Sumatera Utara menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengurai praktik culas ini hingga ke akar-akarnya. Skandal ini bukan sekadar soal uang haram, tapi juga soal rusaknya tata kelola dan hilangnya rasa tanggung jawab pejabat terhadap kepentingan publik.