Ketum KNPI: Kejagung Harus Berani Jerat Bos PT Duta Palma dan PT Best Agro dengan Pasal TPPU

Haris juga mengingatkan bahwa Mahkamah Agung pernah menyatakan praktik perambahan hutan yang menghasilkan cuan bisa dijerat dengan pasal berlapis, termasuk TPPU. Ia minta Kejagung tidak setengah hati dalam penanganan kasus ini.

“Jangan kasih ruang buat korporasi rakus yang merampas hak rakyat. Negara gak boleh kalah sama duit,” tegasnya.

Tak hanya soal hukum, Haris juga menyoroti dampak sosial dari perambahan ini. Menurutnya, masyarakat adat dan petani kecil jadi korban karena kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya.

“Kita gak bisa biarkan praktik ilegal ini terus jalan. Hukum di negeri ini harus berdiri tegak, dan Kejagung harus jadi garda terdepan,” pungkasnya.

Haris mendesak agar Kejagung segera menyita seluruh aset hasil kejahatan lingkungan dan memastikan pemulihan ekosistem masuk dalam sanksi hukum yang dijatuhkan.