Mimpi yang Tertunda, Dilema Anak Suku Bajo: Antara Sekolah dan Laut

Di saat anak-anak seusianya sibuk belajar di kelas, banyak anak Suku Bajo justru harus berjuang di tengah ombak, menebar jaring atau mengumpulkan hasil laut. Bagi mereka, sekolah bukan sekadar bangunan dengan papan tulis dan buku pelajaran, tetapi sebuah impian yang semakin jauh dari genggaman. Tekanan ekonomi memaksa mereka memilih antara masa depan yang lebih cerah atau bertahan hidup hari ini. Jika kondisi ini terus dibiarkan, masa depan mereka bisa terjebak dalam kemiskinan tanpa kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik.

***

DI SEBUAH RUMAH KAYU yang berdiri di atas laut, Fikri, seorang remaja Suku Bajo, duduk dengan serius, menyulam jaring pukat yang kusut. Di usianya yang seharusnya dipenuhi dengan pelajaran di sekolah, ia justru membantu orang tuanya mencari nafkah.

Laut yang luas di belakangnya menjadi saksi bisu atas dilema yang dihadapi banyak anak Suku Bajo lainnya—di antara impian menuntut ilmu dan realitas ekonomi yang memaksa mereka bertahan hidup.

Mimpi yang Tertunda  

Fikri, seorang remaja dari komunitas Suku Bajo di Kabupaten Sikka, adalah salah satu contoh nyata. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi nakhoda kapal pelayaran. Namun, mimpi itu harus ia tanggalkan setelah ayahnya, Muhammad Saieng berpulang akibat sakit penyakit pada 2016 silam. Sejak saat itu, ia menggantikan peran sang ayah sebagai tulang punggung keluarga.

“Sebenarnya masih ada keinginan saya untuk melanjutkan sekolah, tapi keadaan memaksa,” ujar Fikri, matanya berkaca-kaca.

Ia terpaksa berhenti sekolah di bangku SMP demi membantu ibunya, Siti Dewi, yang saat itu sudah sakit-sakitan. Sang ibu yang dahulu berjuang menyekolahkan anak-anaknya dengan berjualan ikan ke pasar-pasar kini harus merelakan Fikri turun ke laut mencari nafkah.

“Saya harus memilih, antara sekolah atau membantu keluarga. Saya memilih keluarga,” kata Fikri dengan suara lirih.

Antara Pendidikan dan Kewajiban

Kisah Fikri bukan satu-satunya di komunitas Suku Bajo. Risaldi, seorang pemuda Bajo juga mengalami hal serupa. Ia berhenti sekolah setelah ayahnya meninggal pada 2015 dan sejak itu menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari, ia mencari ikan dan cumi untuk mencukupi kebutuhan adik-adiknya yang masih sekolah.

“Penyesalan itu pasti ada. Tapi kalau saya tetap sekolah, siapa yang akan menghidupi keluarga?” ungkapnya.

Di tempat lain, Nazam, juga harus meninggalkan bangku SMA untuk membantu ibunya menyekolahkan kelima saudaranya. Ayahnya merantau ke Malaysia, sementara ibunya, Nur Bicce, berjuang mencari nafkah sebagai nelayan.

“Bapak merantau agar kami bisa sekolah, tapi kalau saya juga terus sekolah, siapa yang bantu ibu?” kata Nazam.

Tantangan Pendidikan di Komunitas Suku Bajo

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, Germanus Goleng mengakui, angka putus sekolah di kalangan Suku Bajo masih tinggi. "Secara data, khusus anak suku Bajo memang belum kami klasifikasikan, namun secara umum angka putus sekolah di Sikka sangat tinggi. Dan itu termasuk banyak dari suku Bajo," kata Gemanus.

Menurut Germanus, faktor ekonomi penyebab utama, diperparah dengan pola pikir masyarakat yang menganggap bekerja lebih penting daripada sekolah. "Banyak anak Bajo berpikir, lebih baik melaut dan mendapat uang daripada sekolah,” ujarnya.

Germanus menyebut, pemerintah telah berupaya membantu dengan memanfaatkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mencegah anak-anak putus sekolah. Namun, di daerah Permaan, Nangahure, Wuring, dan Nangahale, angka putus sekolah masih cukup tinggi.

Pemkab Sikka juga mencanangkan program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) serta mendirikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai solusi bagi anak-anak yang putus sekolah. "Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kesadaran masyarakat dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah pesisir," imbuhnya.

Harapan untuk Masa Depan

Organisasi seperti Yayasan Flores Children Development (FREN) juga berusaha membantu anak-anak Bajo agar tetap bisa bersekolah.

Maria Nona Lensiandi, Ketua Bidang Advokasi Yayasan FREN, mengungkapkan, lembaganya telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Flores, khususnya Suku Bajo. Program tersebut meliputi bantuan pendidikan bagi anak-anak tidak mampu, layanan kesehatan dasar, serta perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Namun, dalam menghadapi kasus anak putus sekolah yang tinggi di komunitas Suku Bajo, FREN menghadapi kendala besar. Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi tantangan utama.

"Kami melihat banyak anak Suku Bajo lebih memilih melaut daripada sekolah karena mereka sudah bisa menangkap ikan dan menghasilkan uang. Ini pola pikir yang harus diubah," ujar Maria.

Sebagai langkah awal, FREN menjalankan program Layanan Berbasis Komunitas (LBK) yang berfokus pada anak-anak putus sekolah, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan perdagangan manusia (human trafficking). Program ini lebih menitikberatkan pada sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

Meski demikian, Maria mengakui, hingga saat ini Yayasan mereka belum mampu memberikan bantuan pembiayaan pendidikan secara langsung karena keterbatasan dana. Mereka berharap pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk anak-anak putus sekolah, terutama di komunitas Suku Bajo.

"Sampai sekarang, pemerintah belum memberikan respons konkret terhadap usulan kami. Jika ada anggaran khusus, kami yakin kasus putus sekolah ini bisa ditekan," tambah Maria.

Selain sosialisasi pendidikan, Yayasan FREN juga melakukan berbagai kegiatan sosial, termasuk mengunjungi rumah-rumah warga, mengadakan diskusi dengan remaja tentang hubungan sehat, serta mendirikan posyandu remaja untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan anak muda.

Meskipun tantangan masih besar, Yayasan FREN berkomitmen untuk terus berjuang agar anak-anak Suku Bajo mendapatkan hak pendidikan yang layak. Mereka berharap adanya dukungan lebih luas dari pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di komunitas pesisir tersebut.

Kepala MIS: Faktor Ekonomi dan Gaya Hidup Nomaden Jadi Penyebab Utama

Tingginya angka putus sekolah di kalangan anak-anak Suku Bajo di Kabupaten Sikka menjadi perhatian serius. Kepala MIS Muhammadiyah Wuring, Nur Kholis, mengungkapkan bahwa setiap tahun sekitar 12 siswanya berhenti sekolah. Salah satu penyebab utamanya adalah kebiasaan hidup nomaden dan pengaruh ekonomi.

“Saat ikan di Wuring berkurang, mereka pindah ke tempat lain. Anak-anak ikut pindah dan tiba-tiba hilang berbulan-bulan tanpa izin,” kata Nur Kholis.

Selain itu, banyak anak lebih memilih melaut karena melihat orang tuanya langsung mendapatkan uang. “Begitu mereka pegang uang hasil tangkapan, sekolah jadi tidak penting,” tambahnya.

Faktor lain yang membuat anak-anak Suku Bajo enggan bersekolah adalah rasa minder, terutama di kalangan anak perempuan. “Mereka merasa lebih dewasa dibanding teman-temannya, jadi malu untuk tetap sekolah,” jelasnya.

Yang lebih memprihatinkan, banyak orang tua cenderung tidak terlalu peduli. “Saat kami datangi rumahnya, mereka Cuma bilang ‘kalau anaknya nggak mau sekolah, ya sudah’,” ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Nur Kholis menerapkan aturan fleksibel—meski siswa absen 4-5 bulan, mereka tetap boleh kembali belajar asal ada komunikasi. Ia juga berharap ada kebijakan yang mewajibkan anak memiliki ijazah SD atau SMP sebelum menikah, untuk mencegah pernikahan dini di kalangan Suku Bajo.

DPRD Sikka: Kurangnya Perhatian Orang Tua Jadi Kendala Besar 

Anggota DPRD Sikka, Baharudin, juga menyoroti permasalahan ini. Menurutnya, faktor utama yang memicu tingginya angka putus sekolah di kalangan Suku Bajo adalah gaya hidup nomaden dan minimnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak.

“Sejak dulu, masyarakat Suku Bajo percaya bahwa laut akan selalu memberi rezeki, jadi pendidikan sering kali dianggap tidak terlalu penting,” kata Baharudin.

Ia menjelaskan, pasca-gempa dan tsunami pada 1992, kesadaran akan pentingnya pendidikan sempat meningkat. Beberapa anak bahkan melanjutkan sekolah ke luar daerah, seperti Makassar dan Surabaya. Namun, kebiasaan berpindah tempat tetap menjadi tantangan besar.

Ketika orang tua berpindah mencari ikan, anak-anak mereka yang masih bersekolah pun ikut, menyebabkan mereka putus sekolah. Masalah ini semakin kompleks dengan aturan terbaru yang mewajibkan siswa terdaftar di Data Pokok Pendidikan. Jika seorang anak terlalu lama absen, namanya bisa terhapus dari sistem, membuat mereka enggan kembali ke sekolah.

Baharudin juga menyoroti minimnya dukungan orang tua. “Banyak orang tua membiarkan anak mereka berhenti sekolah tanpa ada usaha untuk mendorong mereka melanjutkan pendidikan,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, ia mengaku telah berupaya membantu sekolah-sekolah di Sikka, termasuk di komunitas Suku Bajo, dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Namun, ia menegaskan bahwa tanpa kesadaran dari anak dan dukungan penuh dari orang tua, sulit mengatasi tingginya angka putus sekolah di kalangan Suku Bajo.

Meski berat, Fikri, Risaldi, dan Nazam dan ratusan anak Suku Bajo lainnya yang putus sekolah, tetap memiliki harapan. Mereka mungkin telah mengorbankan mimpi mereka, tetapi mereka ingin adik-adik mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

“Saya hanya ingin adik-adik saya sekolah, agar mereka tidak mengalami apa yang saya alami,” kata Fikri.

Di tengah ombak kehidupan yang keras, anak-anak Suku Bajo terus berjuang. Bagi mereka, pendidikan adalah mimpi yang tertunda—tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. (*)