Sekilas Info

Kebijakan PSN PIK2 Era Jokowi Dinilai Bermasalah, Perlu Dikoreksi Secara Hukum

DAILYKLIK.ID, Jakarta – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, mengungkapkan kritiknya terhadap kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai gegabah dan dapat merugikan kedaulatan negara, sehingga perlu ditinjau ulang secara hukum.

"Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan di kawasan laut pesisir Tangerang adalah bukti nyata bahwa negara terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara kepulauan yang berdaulat. Pembiaran hingga terbitnya sertifikat untuk reklamasi PSN ini merupakan tindakan melawan hukum," ujar Noor.

Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat. "Jika terbukti ada keterlibatan pejabat tinggi, mulai dari Joko Widodo, Sakti Wahyu Trenggono, hingga pejabat ATR/BPN dan pemerintah daerah, mereka harus bertanggung jawab secara hukum. Hal ini demi menegakkan supremasi hukum," tegasnya.

Noor menambahkan, kebijakan ini tidak hanya merugikan negara secara hukum, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan generasi mendatang. "Negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang menjual tanah dan air untuk kepentingan pribadi. Ini merusak ekosistem dan biodiversitas yang sangat penting bagi masa depan bangsa," katanya.

Menurutnya, kebijakan PSN seperti ini bisa menjadi celah untuk neo-imperialisme yang mengancam kedaulatan rakyat Indonesia. "Kebijakan yang ugal-ugalan ini harus diusut tuntas, bukan hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga menjaga kehormatan pemerintahan Presiden Prabowo," pungkasnya.

Penulis: Devis Karmoy
Editor: Dedy Hu
Photographer: Dokumen Pribadi

Baca Juga