Pentingnya Kehati-hatian Menerapkan Permenkop Usaha Simpan Pinjam

Namun, implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi riil koperasi di lapangan. Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang relatif lemah membutuhkan dukungan lebih dari sekadar regulasi.

Koperasi simpan pinjam (KSP/KSPPS) yang selama ini tidak mendapatkan fasilitas dari Pemerintah merasa bahwa regulasi ini tidak adil, sementara pada saat awal para tokoh koperasi babad habis-habisan mengedukasi bahkan memiliterasi masyarakat untuk berkoperasi.

Namun saat koperasi ini sudah besar, peran dan ikatan dengan koperasinya dipaksa untuk di lepaskan, dan kebijakan internal yang selama ini di kelola untuk menyelamatkan koperasi dari risiko kegagalan, tiba-tiba mesti mengikuti pola perbankan yang sangat mekanistis dan mengabaikan humanistis.

Sosialisasi yang intensif mengenai peraturan baru ini sangat diperlukan. Tanpa pemahaman yang memadai, peraturan yang bertujuan menguatkan posisi koperasi justru dapat menjadi bumerang.

Pemerintah perlu melakukan edukasi menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan koperasi. Argumentasi, urgensi, dan dampak positif apa yang bermanfaat baik bagi koperasi itu sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakat yang lebih luas atas regulasi tersebut.

Penguatan capacity building SDM koperasi menjadi kunci keberhasilan implementasi peraturan ini. Tanpa SDM yang mumpuni, peraturan sebaik apapun akan sulit diterapkan.

Program pelatihan dan pendampingan intensif bagi pengurus koperasi perlu digalakkan.
Penyiapan infrastruktur pendukung juga tak kalah penting.

Dukungan teknologi dan sistem manajemen