Sekilas Info

Pentingnya Kehati-hatian Menerapkan Permenkop Usaha Simpan Pinjam

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kiri) saat menghadiri sebuah diskusi bertajuk "Omnichannel Trends: Meeting the Modern Shopper’s Preferences" di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023). ANTARA/Ahmad Faishal.

Penggunaan teknologi informasi di lingkungan koperasi menjadi keharusan di era digital.

Namun, ketiadaan payung hukum yang jelas mengenai batasan penggunaan teknologi ini menimbulkan grey area yang berpotensi disalahgunakan. Pengurus koperasi dituntut untuk berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru.

Hal lain yang juga memicu diskusi adalah masuknya koperasi yang memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat umum (open-loop) ke dalam pengawasan OJK. Hal ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai pengurangan otonomi koperasi dan potensi konflik regulasi.

Bahkan ada kekhawatiran bahwa pengawasan OJK akan berdampak pada penetapan suku bunga simpanan dan pinjaman yang lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi keuntungan koperasi dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada anggota.

Melindungi Masyarakat

Kenaikan persyaratan modal minimum bagi koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam juga menjadi perdebatan. Beberapa pihak menilai bahwa hal ini akan menyulitkan koperasi kecil dan menengah untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Di sisi lain, ada yang menilai bahwa pengawasan OJK akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, terutama terkait transparansi informasi dan penanganan sengketa.

Melindungi masyarakat

Penulis berpendapat bahwa tujuan adanya perundangan dan peraturan memang baik untuk melindungi masyarakat.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Prof. Dr. Ahmad Subagyo
Editor: Devis Karmoy
Photographer: ANTARA FOTO

Baca Juga