Guru Honorer Status P Kota Medan Datangi Ombudsman RI Perwakilan Sumut
Merry menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, mereka telah terpilih mengikuti tes uji PPPK khusus dengan kriteria masa pengabdian sebagai tenaga pengajar honor 3-5 tahun. Setelah mengikuti computer assisted test (CAT) pada tahun 2023, akunya, dirinya bersama ratusan tenaga honor lainnya dinyatakan lulus dengan status P.
"Namun, hingga saat ini kami belum juga mendapat formasi P3K kota Medan. Karena itu, kami memohon agar pemerintah pusat dan pemerintah kota medan dapat segera mengangkat kami tanpa tes lagi di tahun 2024 ini," tegasnya.
"Kami mohonkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru diberlakukan juga kepada hak hak kami selama pengabdian menjadi guru honorer ini," harap Ketua Forum Guru Status P Kota Medan itu.
Merry Hasugian menambahkan kedatangan ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan mereka juga telah melaksanakan apa persyaratan yang diminta oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yakni memberikan data data guru honorer yang ber Status P kota Medan.
"Kemarin kami dari Perwakilan Forum Guru Status P di kota Medan telah memberikan sebagian yang kami ke Ombusdman RI Sumatera Utara, dan nantinya data ratusan guru honorer status-P akan kami kumpulkan semua, selanjutnya kami kirimkan kembali ke Ombudsman RI Sumatera Utara," ungkapnya.
Temui H, Ombudsman Peroleh Informasi Peredaran Narkoba di Lapas Kelas I Medan
"Yaitu data seluruh guru Sekolah Negeri yg ber Status P, Kota Medan, dengan melampirkan nama nama guru yang berjumlah 900 Orang lebih lagi, berdasarkan daftar Seleksi di Thn 2023. Kita juga melampirkan SK awal dan SK terakhir, Foto Copy KTP masing masing guru, foto copy Sertifikat CAT dari BKN,"
"Kami juga menuliskan asal sekolah, lama Pengabdian, dan Keterangan Status P serta data guru Sekolah Negeri Status P kota Medan, berdasarkan Ujian Seleksi CAT di tahun 2023 dan Surat Kuasa," pungkas Merry sembari memohon kepada pemerintah pusat dan pemerintah kota Medan, agar adanya pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2024 ini.
Komentar