Antara Politik Identitas dan Identitas Politik

Pertama, ada politik identitas yang memperjuangkan kesetaraan hukum, ekonomi dan politik untuk gender, etnik atau kelompok agama yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Politik identitas seperti ini positif dan seharusnya tetap ada selama masih ada penindasan dan ketidakadilan terhadap sesama warga negara dan sesama manusia.

Tetapi ada politik identitas yang kedua. Tujuannya memperoleh dominasi dan hegemoni politik, hukum dan budaya terhadap kelompok-kelompok gender, etnik, atau agama-agama lain. Jelas, menurut Fukuyama, ini politik identitas negatif yang harus ditolak. Ia menghasilkan diskriminasi, ketidakadilan, perpecahan dan konflik, bahkan berpotensi menghancur leburkan suatu negara.

Perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak politik dalam Pemilu. Perjuangan penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-hak mereka. Perjuangan kesetaraan kaum kulit hitam yang tertindas di Afrika Selatan. Perjuangan agama-agama lokal di Indonesia untuk memperoleh pengakuan adalah politik identitas positif. Ini politik identitas dari kaum ‘kelas bawah’ yang termajinalkan. Ini harus tetap ada!

Baca juga: Intelektual: Tradisional dan Organik?

Sebaliknya, kebijakan rezim Nazi Hitler yang demi kejayaan dan hegemoni etnik Arya menindas dan membinasakan kaum disable dan melakukan etnik cleansing terhadap Yahudi di Jerman adalah politik identitas.

Konflik berdarah-darah yang memecah-belah Uni Soviet, Yugoslavia, India dan Sudan adalah efek dari politik identitas.

Kemandekan perkembangan Pakistan, kehancuran Irak dan kebijakan bengis dan tidak berperikemanusiaan Rezim otoriter Afghanistan terhadap rakyatnya sendiri, terutama kaum perempuan adalah karena efek politik identitas.

Contoh di atas itu adalah politik identitas negatif yang bengis, sektarian, parokhial dan tidak berperikemanusiaan. Politik identitas yang negatif sangat destruktif. Oleh karena itu seharusnya kita tolak.