Sekilas Info

Cacat Unsur, Aliansi Peduli Pendidikan Minta Presiden Jokowi Tunda RUU Sisdiknas

Kolase | RUU Sisdiknas dan Peneliti Mahardika Institute, Mu’min Boli.

dailyklik, Jakarta - Aliansi Peduli Pendidikan telah mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dan pengesahan menjadi UU Sisdiknas tahun 2022.

Dalam keterangan tertulis yang diterima dailyklik, Rabu (31/8/2022), Aliansi ini memandang bahwa RUU Sisdiknas cacat unsur legislasi formil karena penyusunan RUU Sisdiknas seperti hantu, sebab tidak transparan, terburu-buru, dan dikerjakan di ruang gelap.

"Serta tidak melibatkan para ahli dari berbagai bidang dan lebih parah lagi minimnya kolaborasi yang baik antara kementerian dan para penyelenggara pendidikan di lapangan dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun daerah terpencil," sebut Aliansi.

Selain itu juga belum tersedianya Road Map, cetak biru atau, Grand Design Pendidikan Nasional yang merupakan pra syarat untuk dapat menyusun RUU Omnibus Law Sisdiknas yang efisien dan sustainable.

Mu’min Boli salah satu Peneliti Mahardika Institute yang juga tergabung dalam aliansi ini mengatakan RUU Sisdiknas ini akan mendorong percepatan alih status PTN menjadi PTN Badan Hukum.

Padahal kita ketahui bersama, ujar Mu'min Boli, bahwa PTN BH dalam prakteknya yang ada saat ini cenderung komersial sehingga makin sulit diakses oleh masyarakat kebanyakan.

“Selain itu, dalam penerimaan mahasiswa baru, RUU Sisdiknas ini justru mengalami kemunduran dibandingkan dengan UU Pendidikan Tinggi yang memberikan perhatian khusus pada mereka yang tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan),” tambahnya lagi.

Di lain pihak, Direktur Vox Point Indonesia Indra Charismiadji dalam keterangan ini menambahkan, pihaknya berharap RUU Sisdiknas yang akan mengatur nasib Bangsa dan Negara disusun secara cermat dengan melibatkan banyak pihak dan tidak tergesa-gesa.

Kerusakan dalam regulasi pendidikan, ujar Indra, itu berarti akan timbulnya kerusakan bangsa selama tiga generasi.

"Oleh karena itu kami dengan sangat memohon kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI untuk menunda pembahasan RUU Sisdiknas tersebut," ujar Direktur Vox Point Indonesia Indra Charismiadji.

Diketahui sebelumnya bahwa, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah membahas rencana penyusunan RUU Prolegnas Prioritas 2023 pada Senin (29/8/2022). Dalam rapat tersebut di antaranya dibahas mengenai RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang menjadi salah satu dari usulan pemerintah.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Devis Karmoy
Editor: Redaksi
Photographer: dailyklik.id

Baca Juga