Politisi PDIP Desak 7 Nama Calon Anggota KPID Sumut Dibatalkan

Medan - Tujuh nama calon anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) terpilih yang telah dimumumkan tengah malam oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut, mendapat desakan agar dibatalkan.

Desakan itu dikemukakan Anggota Komisi A DPRD Sumut, Meryl Rouly Saragih. Meryl meminta agar pengumuman tujuh nama calon anggota KPID Sumut terpilih dibatalkan.

Mengutip Antara Sumut, Politisi PDI Perjuangan itu beralasan bahwa pemilihan terhadap tujuh nama calon Anggota KPID iut tidak sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu pimpinan Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto yang memimpin rapat juga dianggap arogan sebab tidak menerima intrupsi dari anggota lain.

"Penetapan tujuh nama anggota KPID Sumut periode 2021-2022 pada Jumat (21/1) kemarin tidak sah. Pimpinan arogansi dan langsung mengetok palu. Tanpa mempertimbangkan interupsi dari anggota," kata Meryl kepada wartawan di Medan mengutip Antara, Minggu (23/1/2022).

Selanjutnya, Meryl akan membuat surat keberatan dan pembatalan keputusan pemilihan KPID kepada pimpinan dewan untuk mendesak pembatalan terhadap ke tujuh nama calon Anggota KPID.

Selain itu, Meryl juga keberatan terhadap mekanisme skoring. Sebab, Hendro Susanto yang memimpin rapat menentukan yang terpilih dari skoring yang tidak ada dalam tata tertibnya.

“Mekanisme skoringnya tidak jelaskan dan tidak berdasar. Yang menentukan skoring tenaga Ahli, tidak disaksikan oleh anggota dewan. Bagaimana mekanisme skoringnya? Karena di lembar penilaian itu huruf, tapi yang keluar angka. Tidak ada disampaikan cara menghitung dan hasilnya ke anggota,” ujar Meryl, mengutip Antara Sumut.

Meryl mengaku tidak setuju dengan mekanisme skoring fit and proper test yang menentukan pemilihan. Sebab, tidak ada kesepakatan dari awal mekanismenya.

“Itu tidak adil. Kemudian yang hitung dan menentukan angkanya tenaga ahli. Memang ada kapasitasnya buat skoring?” tanya Politisi PDI Perjuangan itu.

Dia juga membeberkan bahwa disaat anggota rapat hendak interupsi namun tidak di sepakati pimpinan sidang.