PGI Meminta Presiden Turun Tangan Menyelamatkan KPK

Situasi ini turut memantik sikap Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang menegaskan, upaya pelemahan KPK harus dihentikan.

Dia mengatakan, revisi UU KPK berkepentingan pada kepentingan oligarki dalam melemahkan pemberantasan korupsi.

"Tidak ada taliban dan polisi India di KPK. Itu hanya framing kelompok tertentu yang melemahkan KPK dan selanjutnya menggunakan tes wawasan kebangsaan menggusur penyidik dan pegawai berintegritas seolah - olah mereka anti dan tidak menerima Pancasila dan NKRI," kata Sahat Simatupang di Medan, Sumatera Utara, Jumat (28/5/2021).

Sahat juga mengaku, mengenal bebeberapa dari penyidik KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu sebagai warga jemaat gereja yang taat.

"Tidak mungkin jemaat gereja anti dan tidak menerima Pancasila. Itu tuduhan mengada - ada," ujarnya.

Jurnalis salah satu media nasional ternama itu kembali menegaskan bahwa dia dan dan aktivis 98 yang berada di garis perjuangan moral tidak akan membiarkan KPK dilemahkan apalagi sampai bubar.

"Secara moral politik Presiden Joko Widodo sudah dititik paling rendah. Dia lah yang seharusnya menjadi panglima pemberantasan korupsi. Jadi wajar saja PGI meminta Presiden turun tangan menyelamatkan KPK," pungkasnya.