Dimonopoli Media Mainstream, Humas DPRD Batalkan Anggaran Publikasi

Sementara itu, di Sumatera Utara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Sumatera Utara, Devis Karmoy, turut mendesak BPK RI Provinsi Sumatera Utara dan KPPU untuk mengaudit dan memeriksa anggaran publikasi media massa yang dikelola Dinas Kominfo Pemprov Sumatera Utara dan Kabupaten/kota.

Menurut Devis, anggaran publikasi media massa yang dikelola Dinas Kominfo Pemprov Sumut pasca Pandemi Covid19 melanda Sumatera Utara dan hingga saat ini, anggaran publikasi bagi media lokal terkesan ditutupi.

"Anggaran publikasi sosialisasi oleh Satgas Covid19 untuk Penerapan 3M yang dikelola Dinas Kominfo Sumut ketika Covid19 melanda Sumut juga perlu diaudit BPK, sebab ketika itu ada anggaran dari refocussing kepada media lokal, namun tidak semua media menerima layanan sosialisasi 3M. Pada hal semua media lokal "mati" akibat WHF," jelas Devis Karmoy.

"Oleh sebab itu, BPK dan KPPU perlu bersinergi untuk memeriksa pengelolaan anggaran di Dinas Kominfo Sumut di tahun 2021 ini. Sebab, belum lama ini Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga melalui media mendesak Dinas Kominfo Sumut agar proporsional serta tidak berlaku diskriminatif terhadap anggaran publikasi bagi media lokal," tandasnya.