Pemangkasan Anggaran KIP-Kuliah, Ribuan Mahasiswa Terancam Putus Kuliah

DAILYKLIK.ID, Jakarta – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, terutama yang berdampak pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Menurutnya, meskipun kebijakan ini bertujuan menghemat anggaran dan memberantas mafia birokrasi, dampaknya justru merugikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Noor Azhari menyebut, pemangkasan ini bisa menghambat akses pendidikan tinggi bagi ratusan ribu mahasiswa, memperlebar kesenjangan sosial, dan memicu ketidakstabilan di masyarakat.

"Berdasarkan data, sekitar 663.821 mahasiswa yang saat ini sedang kuliah berpotensi tidak menerima bantuan KIP-K pada tahun 2025. Jika ini terjadi, mereka akan kesulitan melanjutkan pendidikan," ujar Noor Azhari, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, kebijakan ini juga dapat menghentikan penerimaan mahasiswa baru penerima KIP-K tahun 2025. Padahal, pendaftaran KIP-K sudah dibuka sejak 4 Februari 2025, dan banyak calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang berharap mendapatkan bantuan tersebut.