KPK Periksa 21 Saksi, Dalami Mekanisme Proyek Jalan di Sumatera Utara

KPK juga memanggil sejumlah pejabat dan pegawai BBPJN Sumut, termasuk RAS selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, UH selaku staf Satker PJN Wilayah I, serta SR dan YS yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I.

Selain itu, saksi lainnya berasal dari unsur perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan infrastruktur jalan di BBPJN Sumut.

KPK belum mengungkapkan siapa saja dari para saksi tersebut yang memenuhi panggilan pemeriksaan.

Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I BBPJN Sumut.

Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus PPK Rasuli Efendi Siregar, PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Muhammad Akhirun, serta Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.