ICW Soroti Kontrak Rp14,69 Miliar Perusahaan RANS dari Dua Kementerian

Meski demikian, keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan seorang pejabat dalam kontrak pemerintah tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaian mengenai konflik kepentingan membutuhkan pemeriksaan terhadap hubungan kepemilikan, proses pengadaan, pengambilan keputusan, dan keterlibatan pejabat terkait.

ICW turut mempertanyakan spesifikasi sejumlah paket yang secara khusus menyebut nama RANS atau akun media sosial tertentu. Menurut ICW, proses pengadaan perlu diperiksa untuk memastikan adanya persaingan yang wajar.

Untuk menguji penggunaan anggaran tersebut, ICW mendorong pemerintah membuka dokumen pengadaan, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

ICW juga meminta aparat pengawasan internal pemerintah dan lembaga terkait mengevaluasi paket-paket tersebut.

Sorotan ini menempatkan transparansi belanja promosi pemerintah sebagai persoalan utama. Masyarakat berhak mengetahui alasan penggunaan jasa influencer, besaran biaya yang dibayarkan, serta manfaat yang diperoleh dari penggunaan anggaran negara.