Ironi Perang Melawan Korupsi di Rumah Sendiri

Dalam konteks itu, Febrie Adriansyah layak ditempatkan secara proporsional. Rekam jejaknya menunjukkan keberhasilan menangani sejumlah perkara besar, termasuk kasus korupsi tata niaga timah, proyek BTS 4G Kominfo, dan mafia peradilan dalam perkara Ronald Tannur.

Namun, ia juga tidak lepas dari sorotan publik, mulai dari laporan koalisi masyarakat sipil kepada KPK hingga perhatian terhadap peningkatan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Rekam jejak yang kompleks seperti ini seharusnya mendorong keterbukaan terhadap setiap proses hukum, bukan sikap defensif yang justru memperbesar ruang spekulasi.

Pada akhirnya, ujian terbesar bagi Kejaksaan Agung dan Kepolisian bukanlah membuktikan bahwa institusi mereka bebas dari penyimpangan. Tidak ada lembaga yang sepenuhnya steril dari potensi penyalahgunaan kewenangan. Yang jauh lebih penting adalah menunjukkan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat diproses secara transparan, akuntabel, dan tanpa perlindungan istimewa bagi siapa pun.

Pemberantasan korupsi akan kehilangan legitimasi apabila perang melawan korupsi justru berubah menjadi arena persaingan antarlembaga penegak hukum. Yang dibutuhkan masyarakat bukan kemenangan salah satu institusi, melainkan kepastian bahwa uang negara yang hilang dapat dipulihkan dan setiap pelaku diproses berdasarkan hukum.

Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling kuat dalam pertarungan kelembagaan, melainkan siapa yang mampu menjaga integritas hukum ketika godaan untuk melindungi rumah sendiri begitu besar.