LBH Medan Soroti Dugaan Pelanggaran HAM dan Korupsi dalam Penanganan Bencana Sumatera

Dugaan praktik korupsi, menurut LBH Medan, mulai terlihat dari pengalokasian bantuan perbaikan sekolah terdampak. Disebutkan, bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk sekolah di Kecamatan Besitang yang awalnya diperkirakan sebesar Rp 8 miliar menyusut menjadi Rp 1 miliar.

LBH Medan juga menyoroti proyek sumur bor yang dikerjakan TNI dengan anggaran Rp 150 juta per titik. Berdasarkan temuan di lapangan di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sumur tersebut disebut hanya mampu mengeluarkan air selama setengah jam dengan kedalaman sekitar dua meter.

Selain itu, LBH Medan mengungkap dugaan penimbunan bantuan oleh oknum pejabat pemerintah di sejumlah titik lokasi bencana LBH Medan turut mengkritik data pengungsi di laman BNPB yang mencatat Sumatera Utara nihil pengungsi.

Menurut mereka, fakta di lapangan menunjukkan masih ada pengungsi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.

Irvan mendesak pemerintah pusat segera bertindak cepat dan aparat penegak hukum turun tangan. “Negara tidak boleh kalah cepat dari penderitaan rakyat. Pemerintah pusat harus segera menetapkan status bencana nasional, KPK harus menyelidiki dugaan korupsi, dan BPK harus mengaudit seluruh anggaran penanganan bencana. Kalau tidak, penderitaan ini akan terus berulang,” kata Irvan.