LBH Medan Soroti Dugaan Pelanggaran HAM dan Korupsi dalam Penanganan Bencana Sumatera

LBH Medan menilai lambatnya penanganan memperparah penderitaan warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses terhadap fasilitas umum.

Salah satu contoh yang disorot adalah kondisi SMK Negeri 1 Badiri di Tapanuli Tengah yang hingga kini masih tutup karena tertutup lumpur, puing-puing, dan gelondongan kayu. Akibatnya, para siswa terpaksa menjalani kegiatan belajar mengajar di tenda darurat. Kondisi serupa juga disebut terjadi di sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dan Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain persoalan infrastruktur, LBH Medan mengungkap adanya keluhan warga yang mengaku belum menerima bantuan sosial seperti Dana Tunggu Hunian (DTH), Jaminan Hidup (Jadup), serta belum terdata untuk mendapatkan hunian sementara (Huntara) maupun hunian tetap (Huntap).

Irvan menegaskan, minimnya transparansi anggaran bantuan berpotensi membuka ruang praktik korupsi. “Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait bantuan yang tidak tepat sasaran, tidak transparan, bahkan ada dugaan dipotong atau ditahan di tingkat tertentu. Ini harus diusut tuntas. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai ladang korupsi,” tegasnya.