Peran Notaris dalam Sertifikat Pagar Laut Tangerang Disorot, KNPI : Bisa Bongkar Aktor Pemesan

Aktivis kepemudaan ini menegaskan, pertanyaannya sederhana, untuk siapa akta itu dibuat ? Karena notaris tidak mungkin bergerak di ruang hampa.

"Dalam logika ‘bewijste samenwerking’ yang juga ditegaskan Majelis Hakim, setiap peran saling terkait dan sadar satu sama lain. Dari titik notaris inilah, aparat penegak hukum bisa menelusuri siapa yang mengorder, siapa yang membiayai, dan siapa yang diuntungkan,” tegas Arief.

Dia menilai pertimbangan hakim sudah sangat jelas menyebut bahwa tanpa peran notaris, transaksi jual beli tanah yang objeknya adalah perairan laut tidak akan pernah sempurna secara hukum.

"Artinya, notaris menjadi gerbang legalisasi semu yang memungkinkan tanah negara berupa area lautan yang secara konstitusional dikuasai negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, berpindah ke tangan korporasi," tandasnya.

DPP KNPI, sebut Arief, pun mendorong agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada vonis para terdakwa, melainkan mengembangkan perkara sebagaimana secara eksplisit dibuka oleh Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa pihak-pihak lain di luar terdakwa merupakan kewenangan penyidik untuk ditindaklanjuti.

“Kalau ingin membongkar kejahatan pagar laut ini sampai ke hulunya, maka peran notaris harus dibuka secara terang-benderang. Dari sana, benang merah aktor sesungguhnya akan terlihat. Negara tidak boleh kalah oleh kejahatan pertanahan yang terorganisir,” pungkasnya.